JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terjadi secara y-o-y Agustus 2012 mencapai 6,14 persen. Pengangguran ini mengalami penurunan dibandingkan TPT Agustus 2011 sebesar 6,56 persen.

"Tingkat pengangguran terjadi penurunan dari 6,56 persen menjadi 6,14 persen, dengan jumlah 7,7 juta menjadi 7,24 juta orang," kata Kepala BPS Suryamin, di kantornya, Jakarta, Senin (5/11/2012).

Dia menjelaskan, selama setahun terakhir, dari Agustus 2011 sampai Agustus 2012, jumlah penduduk yang bekerja mengalami kenaikan terutama di sektor industri sekira 830 ribu orang, serta sektor jasa kemasyarakatan sebesar 450 ribu orang.

Sedangkan sektor-sektor yang mengalami penurunan adalah sektor pertanian sebesar 450 ribu orang, sektor perdagangan sebesar 250 ribu orang, dan sektor transportasi, pergudangan, dan komunikasi sebesar 80 ribu orang.

Adapun jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Agustus 2012, mencapai 118,0 juta orang. Angka ini naik 670 ribu orang dibanding keadaan Agustus 2011. Jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia pada Agustus 2012 mencapai 110,8 juta orang, berkurang sekira dua juta orang dibanding keadaan pada Februari 2012 sebesar 112,8 juta orang, namun bertambah 1,1 juta orang dibanding keadaan Agustus 2011.
(mrt)

http://economy.okezone.com/read/2012/11/05/20/713846/agustus-pengangguran-di-indonesia-mengalami-penurunan

 analisa :

sebagai negara berkembang Indonesia masih belum mampu menjawab permintaan lapangan kerja.angkatan kerja yang lahir setiap tahunnya adalah semakin banyak sementara kesempatan kerja yang ada cenderung tetap bahkan berkurang.ketersediaan lapangan kerja yang minim juga dipengaruhi oleh jumlah investasi yang masih sedikit.oleh sebab itu pemerintah,perusahaan dan swasta haruslah mampu mencari dan menarik investor,karena apabila investasi naik maka modal naik jumlah produksi akan naik pula jumlah produksi naik maka perlunya tambahan tenaga kerja disinilah akan terserap tenaga kerja .pengantian sdm dengan tenaga mesin yang marak ahkir-ahkir ini juga harus dikurangi dinegara berkembang seperti bangsa kita karena hal ini menggurangi kesempatan kerja.lahan pertanian dan perternakan yang semakin  menyempit menyebabkan penduduk desa banyak kehilangan tempat kerjanya.kurangnya kemampuan bersaing mengakibatkan banyak angkatan kerja dalam negri kalah saing dengan angkatan kerja asing.pelatihan guna mempersiapkan tenaga kerja sangatlah dibutuhkan oleh negara kita untuk bisa membantu mereka bertahan di era globalisasi.

Sindonews.com - Guna menjawab tantangan pasar global, PT Jamsostek Persero memandang, para pelaku pasar di sektor perbankan perlu untuk terus melakukan inovasi dalam teknologi layanannya.

Direktur Utama Jamsostek, Elvyn G Masassya menjelaskan, inovasi yang dimaksud terutama dalam hal penyediaan layanan yang semakin fleksibel dengan memanfaatkan berbagai teknologi yang berkembang di masyarakat seperti telpon genggam.

"Banking harus berpikir memperluas network (jaringan), tidak semata-mata menggunakan fisikal branch, tetapi juga nonfisikal branch atau kami menyebutnya sebagai branchless. Network itu bisa handphone bisa outlet nonfisikal," ujar Elvyn di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, (7/11/2012).

Elvyn menjelaskan, bila inovasi tidak dilakukan, maka bank-bank tersebut akan tergilas perkembangan zaman karena tidak bisa memenuhi permintaan pasar akan fleksibilitas transaksi.

Lebih lanjut, dia mengakui, Jamsostek sendiri sangat selektif dalam memilih bank-bank mana saja yang dijadikan sebagai sasaran investasi. Pasalnya, dia memandang, kemampuan bank untuk bertahan di tengah persaingan pasar global akan berkontribusi terhadap kinerja investasi yang dilakukan perseroan.

"Karena itu, saya memilih bank untuk jangka panjang, adalah bank-bank yang memiliki inovasi supaya dia tetap bisa survive (bertahan). Saya tidak ingin menyebutkan banknya. Tapi bank-bank yang memiliki inovasi adalah bank yang layak dikoleksi sahamnya," simpulnya.

http://ekbis.sindonews.com/read/2012/11/07/32/686322/jamsostek-bank-inovatif-layak-dikoleksi-sahamnya

analisis :
globalisasi yang semakin mewabah ,menuntut orang-orang didalamnya bergerak lebih cepat.kemajuan teknologi yang pesat juga dimanfaatkan dengan baik oleh para penyedia jasa perbankan,melalui teknologi perbankan bisa lebih dekat dan cepat menjangkau nasabah.teknologi menghadirkan banyak inovasi perbankan yang membuat perbankan lebih mampu menjangkau pasar .jamsostek sebagai penyedia jasa asuransi keselamatan kerja tentunya menginginkan patner kerja yang sepadan karenanya tidaklah salah kalau bank-bank yang menjadi kawan kerjanya haruslah bank yang mampu menyediakan saham serta menjamin tingkat pengembalian investasi yang tinggi.bank sebagai jantung perekonomian haruslah menjadi bank yang sehat dan kuat lebih dari itu bank harus mengerti kebutuhan nasabah.

Sindonews.com - Beberapa hari lalu, Menteri BUMN Dahlan Iskan mengakui bahwa BUMN juga sarang korupsi, tak kalah kotornya dibanding DPR. Dia pun mempersilahkan DPR untuk mengungkap setiap jajaran direksi BUMN yang memberikan suap.

Dahlan memastikan pihaknya tidak akan menghalangi langkah pembersihan terhadap BUMN "Silakan, silakan, silakan. Seperti yang saya bilang, saya tidak mau terkesan lebih rajin bersih-bersih rumah tangga orang lain," kata Dahlan Iskan kepada wartawan di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (8/11/2012).

Mantan Dirut PLN itu juga menyatakan akan mencopot direksi BUMN yang terbukti memberikan suap pada anggota DPR ataupun terlibat dalam transaksi gelap lainnya. "Ngasi suap? Ya saya ganti," singkatnya.

Sebelumnya, Dahlan telah berjanji akan membereskan juga praktek-praktek korupsi yang terjadi di perusahaan-perusahaan berpelat merah setelah melaporkan nama-nama anggota DPR yang diduga memeras BUMN.

"Saya justru harus lebih rajin bongkar-bongkar rumah tangga sendiri. Setelah BK, pekerjaan saya adalah bersih-bersih rumah sendiri," ucapnya.

http://ekbis.sindonews.com/read/2012/11/08/34/686590/dahlan-iskan-persilakan-dpr-bersihkan-bumn

Analisis

Budaya korupsi ini di Negara ini sepertinya sudah mendarah daging karena direksi-direksi yang ada di BUMN saja sudah  melakukan praktek ini demi memperoleh kekayaan pribadi padahal gaji yang mereka dapatkan sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka bahkan untuk kebutuhan akan barang mewah sekalipun. Mereka tidak sadar bahwa sangat miris rasanya melihat mayoritas laporan keuangan di setiap akhir tahun milik BUMN selalu mengalami kerugian padahal dari kenyataan yang ada di  lapangan bahwa apa yang dikelola oleh BUMN merupakan sektor-sektor utama yang selalu dibutuhkan dan digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jelas ada yang salah dalam pengelolaan yang dilakukan oleh direksi-direksi yang ada di BUMN, entah itu melakukan suap ke anggota DPR atau para anggota DPR yang melakukan pemerasan terhadap BUMN namun pada intinya praktek-praktek gelap yang mereka lakukan itu merugikan Negara dan juga mempengaruhi kelangsungan BUMN ke depannya dan menurut saya pelaku-pelakunya harus segera dilaporkan ke public dan pihak berwenang untuk mendapatkan sanksi yang selayaknya menuruh hukum yang berlaku.

Beritabank.Com – Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dilansir di situs resminya Kamis(1/3), mencatat nilai ekspor Indonesia pada Januari 2012 mengalami penurunan sebesar 9,28 persen, dibanding Desember 2011.
Nilai ekspor sendiri pada Desember 2011 sebesar US$17.077,7 juta, sedangkan Januari 2012 sebesar US$15.493,5 juta. Bila dibandingkan dengan Januari 2011, nilainya mengalami peningkatan 6,07%.
Penurunan disebabkan ekspor nonmigas yang nilainya pada Desember 2011 sebesar US$13.592,7, turun 7,90% sebesar US$12,52 miliar di Januari 2012, Penurunan ekspor nonmigas terbesar Januari 2012 terjadi pada bahan bakar mineral sebesar US$619,3 juta, bila dibandingkan dengan ekspor Januari 2011 meningkat 4,40 persen. Sedangkan peningkatan terbesar terjadi pada lemak dan minyak hewan/nabati sebesar US$213,5 juta.
Ekspor nonmigas ke Jepang Januari 2012 mencapai angka terbesar, yaitu US$1,61 miliar, disusul Cina
US$1,36 miliar dan Amerika Serikat US$1,20 miliar, dengan kontribusi ketiganya mencapai 33,26 persen.
Sementara ekspor ke Uni Eropa (27 negara) sebesar US$1,60 miliar.
Sementara itu ekspor hasil industri Januari 2012 naik sebesar 2,08 persen dibanding bulan yang sama tahun 2011, demikian juga ekspor hasil tambang dan lainnya naik 14,82 persen sedangkan ekspor hasil pertanian turun sebesar 1,82 persen.(UN)

http://beritabank.com/moneter/bps-ekspor-indonesia-turun/

Analisis

Menurut pendapat saya penurunan ekspor yang terjadi di awal tahun ini secara garis besar merupakan akumulasi penurunan ekspor dari berbagai sektor yang ada di dalam negeri terelebih dari sektor non migas yang mengalami penurunan paling signifikan dibanding bulan desember tahun lalu. Penurunan ekspor ini tidak bisa dibiarkan terus menerus terjadi karena tentunya akan mengurangi cadangan devisa Negara di tahun ini, bila sektor bahan bakar mineral mengalami penurunan yang sangat signifikan itu bisa disebabkan karena kondisi persediaan sumber daya mineral di dalam negeri kita yang telah mengalami penurunan namun bisa dicarikan solusinya dari sektor lain yang bisa terus di dorong secara maksimal untuk lebih banyak yang di ekspor ke Negara lain sehingga tidak mempengaruhi kinerja ekspor secara signifikan di tahun ini karena ekspor juga merupakan salah satu elemen penting yang bisa mempengaruhi pertumbuhan perekonomian suatu Negara.

JAKARTA - Pemerintah harus menaikkan harga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (BBM) jika ingin mendiversifikasi energi yang kini menjadi pemeran utama dalam penggunaan energi.

Pakar Minyak dan Gas Bumi (Migas) Abdul Muin mengatakan, BBM bersubsidi pantas dinaikkan karena anggaran untuk subsidi sudah tergolong besar.

"Saya sudah bilang dari dulu, itu pantas. Saya sudah biasa berhubungan dengan fakta, negara-negara yang menaikkan harga BBM itu lantas efisiensi berjalan," kata Abdul setelah menghadiri Forum diskusi Kepastian Hukum dan Pengaruhnya Terhadap Investasi di Sektor Migas, Hotel Atlet Century, Jakarta, Rabu (7/11/2012).

Abdul menambahkan, Jika harga BBM bersubsidi dinaikkan atau subsidi pada BBM tersebut dikurangi, masyarakat akan melakukan penghematan dan memilih energi lain seperti gas untuk mengefisiensikan pengeluaran.

"Kalau harga mahal secara personal akan berfikir untuk melakukan penghematan jadi selama membiarakan harga itu murah orang akan boros. Kita harus beralih ke energi alternatif yang lebih kompetitif," jelas Abdul.

Namun, dalam menaikkan harga BBM bersubsidi, pemerintah sebaiknya melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada masyarakat. Beberapa cara yang dilakukan seperti melakukan penjelasan agar masyarakat mengerti dan tidak mudah terprovokasi.

"Harus diberikan pengertian kepada rakyat. Penyampaian ini sebaik mungkin agar tidak terprovokasi," tutup Abdul.

http://economy.okezone.com/read/2012/11/07/19/715091/naikkan-bbm-subsidi-dulu-baru-efisien

Analisis

Dari alasan yang dikemukakan di atas bisa dikatakan merupakan salah satu solusi cerdas yang bisa dilakukan untuk mengatasi polemik subsidi BBM. Namun solusi tesebut bisa menimbulkan efek domino pula bagi perekonomian karena dengan dinaikkannya harga BBM bersubsidi maka bisa diikuti pula dengan naiknya harga 9 kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya, sehingga akan memperbesar pula persentase inflasi yang terjadi di Negara ini. Jadi efisiensi penggunaan dan subsidi BBM harus diatasi dengan solusi lain yang tentunya mengandung resiko yang lebih kecil bagi rakyat terutama dengan kemampuan ekonomi menengah ke bawah sehingga tidak menambah beban hidup mereka. Apapun solusi maupun kebijakan yang diambil tentunya harus dikaji sebaik mungkin dan haruslah berorientasi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di Negara ini.

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menggandeng Kepolisian RI dan Kejaksaan guna memaksimalkan penerimaan pajak negara. Kedua penegak hukum ini diajak agar masyarakat untuk membayar pajak.

"Memang harus ada unsur penegakan hukumnya, dalam UU pajak dan pungutan lain yang sifatnya memaksa untuk keperluan negara, diatur oleh Undang-Undang," ujar Dirjen Pajak Fuad Rahmany, di Kantor DJP, Jakarta, Rabu (24/10/2012).

Fuad mengatakan, dalam Undang-Undang (UU) kata memaksa tersebut merupakan pesan dari fakta bahwa sebagian besar atau secara umum terdapat masyarakat atau perusahaan yang lupa ataupun berusaha menghindari untuk bayar pajak.

"Kami sudah sosialisasi terus menerus untuk membayar pajak, tetapi inilah yang kita liat dengan acara penyuluhan dan sosialisasi, perusahaan baru membayar pajak 10 persen sedangkan individu baru 30 persen," ujar Fuad.

Menurut dia, DJP akan akan menggandeng para penegak hukum untuk mendampingi para pegawai DJP di lapangan kala dibutuhkan. "Kita akan tetap ramah tamah, tetapi penegasan itu sudah waktunya," kata dia.

Fuad berjanji, DJP tidak akan langsung melakukan pemaksaan. Menurutnya, imbauan yang ingin berhasil memang diperlukan dengan adanya penegasan. "Kalau imbauan-imbauan yang terlalu ramah, tetapi tidak ada penegasan-penegasan maka tampaknya kepatuhan wajib pajak makin tetap rendah," ujar Fuad.

Dia melanjutkan, ada beberapa upaya yang sudah dilakukan, beberapa sudah dilakukan juga dengan pihak asing. "Artinya seperti di negara lain, kalau bandel terus ya nanti akan berurusan dengan penegak hukum, Yang nanti mungkin akan didampingi kepolisisan, menggedor pintu agar mereka membayar pajak," tukas dia.

http://economy.okezone.com/read/2012/10/24/20/708541/ditjen-pajak-akan-paksa-masyarakat-bayar-pajak

Analisis

Langkah yang diambil pihak Ditjen pajak untuk memaksa masyarakat ataupun perusahaan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya yaitu membayar pajak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan merupakan keputusan terbaik, terlebih dengan data yang didapat selama ini bahwa hanya 30%  individu & 10% perusahaan yang melaksanakan kewajibannya sebagai WP. Dengan menggandeng pihak Kepolisian maupun Kejaksaan ke depannya diharapkan semakin banyak WP yang sadar akan kewajibannya dan mereka bisa tahu sanksi apa yang bisa di dapatkan bila mereka mangkir dari kewajiban seharusnya.  Selain itu juga diperlukan petugas pajak yang independen ,karena banyak fakta dilapangan menunjukan adanya permainan antara wajib pajak dan petugas pajak.

JAKARTA,KOMPAS.com - Seruan kewajiban memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) nampaknya masih gencar dilakukan pemerintah. Bukan saja oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sebagai motor pengerak penerimaan negara tetapi juga oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN).

Terkait itu, tertanggal 31 Maret 2009, Meneg PAN Taufiq Effendi menerbitkan surat edaran (SE) Nomor 02/3/2009 bertajuk kewajiban pegawai negeri sipil (PNS) untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Di dalam SE yang penerbitannya bertepatan dengan batas penyerahan surat pemberitahuan tahunan (SPT) wajib pajak orang pribadi itu disebutkan, PNS tidak dikecualikan menjalankan kewajiban perpajakan yakni mengantongi NPWP dan melaporkan SPT pajak penghasilan (PPh).

Meneg PAN Taufiq Effendi di dalam SE mengatakan bagi PNS yang belum memiliki NPWP untuk membuat dan melaporkan SPT. "Kepada pejabat dan PNS yang tidak menaati peraturan perpajakan akan dijatuhi hukum disiplin sesuai aturan," kata dia.

Menurut catatan BKN, jumlah PNS per 31 Desember 2008 di seluruh Indonesia saja sudah mencapai 4.083.360 orang.

Sementara itu jumlah NPWP yang dikantongi Ditjen Pajak hingga 31 Desember 2008 mencapai 8,807 juta warga memiliki NPWP. Jumlah itu meningkat per 31 Maret 2009 menjadi 11,167 juta orang atau naik 2,359 juta orang dalam kurun waktu tiga bulan. (Martina Prianti/Kontan)

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2009/05/05/14422339/PNS.Juga.Wajib.Punya.NPWP

analisis :

pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang paling besar .pajak berfungsi sebagai penyedia sarana dan prasarana guna  menunjang tercapainya kesejahteraan bangsa. Pajak juga dapat membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.berdasarkan UU pajak sendiri mengenai sifat pajak yang dapat dipaksakan maka setiap wajib pajak haruslah menaati kewajibannya.peraturan tegas bagi para PNS tentang kewajiban mempunyai NPWP menurut saya adalah pantas. PNS harus tetap dikenakan kewajiban mempunyai NPWP karena mereka juga menggunakan hasil dari pemungutan pajak  apalagi PNS memiliki pendapatan yang tetap,Selain itu adanya peraturan baru yang mengatur bahwa PNS juga harus mempunyai NPWP  saya rasa tidak ada alasan lagi kalau petugas pajak bersifat lunak ,banyak laporan kecurangan pajak datang dari para PNS karena itu hukuman yg tegas sangatlah perlu yang tentunya diseimbangi dengan sosialisasi NPWP bagi para PNS.